Jakarta, Tengokberita.com – Jelang pelantikan Gubernur DKI Jakarta terpilih pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, pemerintah tiba-tiba saja mencabut moratorium Reklamasi Teluk Jakarta.

Dengan pencabutan moratorium tersebut, proyek Reklamasi Teluk Jakarta yang pengerjaannya sempat dihentikan pada Maret 2016, bisa dilanjutkan. Saat mengumumkan pencabutan moratorium ini, Menko Bidang Kemaritiman Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pencabutan moratorium itu dilakukan karena pemerintah sudah melakukan kajian mendalam.  Selain itu pihak pengembang juga sudah memenuhi seluruh persyaratan, termasuk segala perizinan.

Tapi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mempertanyakan izin dimaksud, utamanya terkait kajian dan izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

(baca : Nelayan Muara Angke: Reklamasi Mematikan Hidup Kami)

Menurut pengakuan Luhut Binsar Pandjaitan ini sudah dikaji secara mendalam. Pertanyaan kita, siapa yang mengkaji? Mana hasil kajiannya? Kenapa gak pernah dipublikasi? Bahkan kalau katanya Amdal nya sudah keluar, mana buktinya? Siapa yang bahas?” gugat Edo Rakhmat, Manajer  Penanganan Kasus dan Emergency Response Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) kepada tengok.id di Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Karena itu, kata Edo, proyek reklamasi Teluk Jakarta dapat menyebabkan efek negatif yang berkelanjutan. Salah satunya, Edo menyebut soal kondisi dan keberadaan pesisir Jakarta jika proyek reklamasi itu dilakukan.

Menurut dugaan kita, kalau reklamasi 17 pulau ini sudah selesai, di depan muara angke kan Pulau G, kalau jadi akan terbangun gedung-gedung besar,  otomatis pesisir akan terlihat kumuh,” kata Edo.

Selain itu, kata Edo, reklamasi otomatis akan mematikan para nelayan di kawasan pesisir Jakarta.

Yang mau direklamasi itu kan di bawah 4 mil (dari daratan Jakarta), itu kan wilayah strategis untuk nelayan tradisional. Beda kalau nelayan modern yang bisa menangkap ikan di atas 4 mil. Terus ke mana mereka akan mengangkap ikan jika reklamasi itu di lanjutkan?” Edo menambahkan.

Saat ditanya terkait solusi atas proyek reklamasi teluk Jakarta, Edo yang ditemui di kantor WALHI Jalan Tegal Parang Utara menjawab bahwa pemerintah harus turun langsung.

Terkait solusi, saya kira KPP harus turun langsung ke lapangan untuk melihat nasib para nelayan. Saya kira itu tanggung jawab pemerintah, tidak kemudian mengabaikan. Ekosistem Teluk Jakarta itu bukan hanya di provinsi DKI, Banten dan Jawa Barat juga harus memikirkan bagaimana menyelamatkan ekosistem Teluk Jakarta. Karena itu sumber pangan dan sumber mata pencaharian nelayan di sana.” (wap)

Bagaimana menurut pembaca?