Tengok.id – Tak ada orang yang ingin beraktivitas dalam keadaan cacat atau memiliki kelainan, baik fisik maupun fungsional. Semua orang ingin hadir normal baik fisik maupun psikis. Sebagai manusia juga tidak ingin diperlakukan berbeda.

Maka tak heran bila Pasal 1 Piagam PBB menyebutkan “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.” Artinya “Kita semua sama.” Itulah esensi nilai-nilai kemanusiaan yang ingin disampaikan Piagam PBB.

Namun, faktanya berbeda. Mereka yang memiliki ‘kelainan’ itu mendapatkan perlakuan yang juga ‘lain’, baik oleh masyarakat maupun negara. Inilah yang sejak lama diperjuangkan oleh kaum disabilitas, perlakuan sama dalam berbagai bidang, termasuk dalam hak-hak politik.

Lewat UU 8/2016 Pasal 13 hak-hak politik kelompok disabilitas diakomodir. Antara lain: memilih dan dipilih dalam jabatan publik; menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik.

hak politik disabilitas
Hak politik disabilitas
Payung Hukum

Payung hukum di dalam negeri itu mengacu pada Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau Convention on the Right of Person with Disability (CRPD) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana Indonesia sudah ikut meratifikasi sehingga berkewajiban untuk melaksanakannya.

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) memastikan semua penyandang disabilitas dapat menikmati semua hak dasar manusia dan kebebasan yang fundamental.

Misalnya: menghormati martabat yang melekat, otonomi individu termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri, non-diskriminasi, menghormati perbedaan dan menerima orang-orang penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Sayangnya, aturan yang sudah cukup lengkap itu belum bisa dilaksanakan dengan baik. Kelompok disabilitas hingga kini tetap terpinggirkan.

Ambil contoh berapa banyak para penyandang disabilitas yang kini duduk di parlemen atau menjadi pejabat di birokrasi pemerintahan? Jumlahnya tak lebih dari hitungan jari.

Baca: Penyandang Disabilitas Masih Kesulitan Mendapat Pekerjaan

Anggota DPR RI periode 2014-2019 tak satupun yang datang dari kelompok difabel sehingga tak berlebihan bila Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) berharap perwakilan penyandang difabel di parlemen mencapai 15 persen.

“Kalau jumlah disabilitas itu mencapai 15 persen dari jumlah penduduk Indonesia, ya saya minta calon dari penyandang disabilitas untuk legislatif 15 persen,” kata Ketua PPDI Gufroni Sakaril dalam sebuah kesempatan.

Eka Setiawan, Koordinator Komunikasi Disabilitas Indonesia mengatakan, meski UU Disabilitas disahkan pada 15 April 2016, pemerintah hingga sekarang ini belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan dan mendukung UU tersebut.

“Kebijakan pemerintah belum serius mengimplementasikan undang-undang tersebut,” kata Eka di GOR Pasar Minggu, Jakarta, Minggu (23/9/2018).

Sementara itu, calon legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Amanat Nasional Osmiyati Afarindra Nurifai yang juga Ketua Disabilitas Kreatif Indonesia (DKI) mengatakan, ia siap memperjuangkan hak-hak masyarakat penyandang disabilitas yang selama ini terkesan terabaikan. Tentu jika dirinya terpilih sebagai anggota DPR RI.

“Jika saya terpilih, saya akan memperjuangkan hak-hak mereka agar setara dengan masyarakat umum,” kata Osmiyati yang akan bertarung di daerah pemilihan (Dapil) Jatim II meliputi Pasuruan dan Probolinggo.

Menurutnya, Undang-undang saja tidak cukup. Namun harus dijabarkan dalam peraturan pemerintah sebagai langkah konkret perlindungan terhadap kaum difabel di Indonesia.

“Setelah Undang-Undang disahkan maka untuk aturan teknisnya di lapangan membutuhkan peraturan pemerintah,” Osmiyati menambahkan.

Caleg disabel lain, Anggiasari Puji Aryatie yang mencalonkan diri dari Partai Nasdem mengatakan, faktor disabilitas tak membuat dirinya minder untuk berkarir di dunia politik. Ia maju menjadi caleg DPR RI dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Saya akan lebih memperjuangan isu serta hak-hak sahabat disabilitas,” kata Anggi beberapa waktu lalu.

Negara tak Boleh Abai

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mengatakan kelompok disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Negara tidak boleh abai dan berbuat diskriminatif terhadap mereka.

Bagaimana menurut pembaca?