Tengok.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa Sumatera Utara
berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional menempati posisi teratas terkait ASN terpidana korupsi yang belum diberhentikan. Mereka terdiri dari PNS dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

Lima daerah terbanyak yang terdapat ASN terpidana korupsi belum diberhentikan adalah, Sumatera Utara dengan jumlah 298 orang, Jawa Barat 193 orang, Riau 190 orang, NTT 183 orang, Papua 146 orang,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (14/9/2018).

Data itu, menurut Febri,didapatkan dari BKN. Berdasarkan data BKN pula, untuk tingkat provinsi, DKI Jakarta menjadi yang terbanyak dengan jumlah 52 PNS terbukti korupsi belum dipecat disusul Sumut dengan 33 orang.

(baca: Korupsi Massal 41 Anggota DPRD Kota Malang)

Oleh karena itu, KPK mengingatkan para kepala daerah di wilayah-wilayah itu untuk segera memecat para PNS tersebut. Febri meminta para kepala daerah untuk memperhatikan persoalan itu. Mereka juga diminta melakukan penegakan hukum secara konsisten dengan cara tidak melakukan kompromi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Sesuai peraturan yang berlaku, para ASN yang telah divonis melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan terkait jabatan seperti korupsi, maka harus diberhentikan tidak dengan hormat,” ujar Febri.

Seperti diketahui ada 2.357 orang PNS terbukti korupsi yang belum dipecat. Oleh karenanya, sebagai tindak lanjut, pemerintah lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta kepala Badan Kepegawaian Negara menyepakati pemecatan para PNS yang terbukti korupsi selambat-lambatnya Desember 2018.

Bagaimana menurut pembaca?