Tengok.id, Jakarta – Rencana Perusahaan Gas Nasional (PGN) mengakuisisi PT Pertamina dan Gas (Pertagas), mendapat reaksi penolakan dari para pekerja. Karenanya, ribuan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) akan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk ‘Bela Pertamina’ di Jakarta, Jumat (20/7/2018) hari ini.

Mereka akan berkumpul di gedung pusat dan bergerak ke kantor Kementrian BUMN dan Kementrian ESDM.

Diketahui, akuisisi tersebut dianggap merugikan perusahaan berplat merah ini. Salah satunya tentang kenaikan harga crude melebihi APBN yang berakibat nilai investasi RDMP (Refinery Development Master Plan) tidak menguntungkan.

Selanjutnya, meminta Kementerian BUMN segera membatalkan SK Menteri BUMN No39/MBU/02/2018 tentang pemberhentian, perubahan nomenklatur dan pengalihan tugas anggota direksi Pertamina.

Pasalnya, SK tersebut menghilangkan jabatan Direktur Gas, Energi Baru Terbarukan di Pertamina. Penghilangan jabatan menjadi tanda tanya besar atas pemenuhan visi Pertamina sebagai energi nasional kelas dunia.

Ditambah dengan turunnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sehingga mewajiban bayar utang meningkat dan nilai import crude dan product ikut naik.

Mengamati kejadian ini, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai bahwa sikap menolak akuisisi aset BUMN adalah bentuk panggilan untuk ikut dalam penyelamatan aset-aset negara.

BacaOtto Hasibuan: Pecahnya Pipa Minyak di Teluk Balikpapan Bukan Kesalahan Pertamina

“Aksi itu guna menyelamatan aset-aset negara, jangan sampai dengan kejadian ini semua aset negara satu per satu dikuasai oleh asing,” ujarnya saat dihubungi Tengok.id, Jumat (20/7/2018).

Dijelaskan, bahwa terjadinya akuisisi pertagas ke PGN adalah hal yang sangat brutal dilakukan oleh pemerintah. Karena menurut dia, Pertagas adalah 100% milik negara.

“Sementara posisi PGN adalah saham milik publik atau saham swasta – asing. Pertamina perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan semua khalayak,” tegasnya,

Tutup Marwan, tindakan menerbitkan SK terkait akuisisi Pertagas ke PGN akan mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia pada sektor Migas.***

Editor : Hasanuddin

Bagaimana menurut pembaca?