Tengok.id – Dalam dunia kerja, kelompok difabel masih dipandang sebelah mata meskipun mereka memiliki pendidikan dan keahlian. Hal itu tetap membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal ada berbagai posisi di perusahaan yang bisa ditempati, selayaknya karyawan normal.

Minimnya lapangan pekerjaan bagi kaum difabel ini membuat sejumlah pihak prihatin. Salah satunya, Maulani Rotinsulu, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Menurutnya, pekerja disabilitas juga memiliki keterampilan dan keahlian yang tak kalah dengan para pekerja non-difabel.

“Sebenarnya dengan keterbatasan, mereka malah memiliki nilai plus saat sedang bekerja. Mereka lebih fokus dengan pekerjaan dan tidak terganggu dengan yang lain. Melihat hal itu membuat saya semakin yakin, bahwa mereka juga punya hak untuk berkarir,” ungkapnya kepada tengok.id di Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Menurut Maulani, pemerintah sudah menerapkan UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang mewajibkan penyedia kerja memberikan kuota satu persen bagi difabel sebagai bagian dari tenaga kerja mereka yang kemudian diperkuat dengan UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan BUMN mempekerjakan difabel paling sedikit merekrut 2 persen dari jumlah pekerja. Namun pada kenyataannya masih sedikit perusahaan yang mengetahui aturan tersebut.

Kondisi ini diperparah dengan iklan lowongan kerja yang ditampilkan di situs pencari kerja yang nyaris tidak pernah memberi ruang kepada kaum difabel. Dan dalam proses perekrutan, meski kandidat difabel bisa bersaing dari sisi kualifikasi dan dipanggil untuk wawancara, namun saat pengambilan keputusan untuk memilih kandidat, “hampir bisa dipastikan” kandidat difabel akan tersingkir karena stigma yang masih kuat tentang kemampuan kerja kelompok difabel.

“Hanya beberapa kelompok perusahaan yang menerapkan semacam diskriminasi positif dalam perekrutan,” keluhnya.

Infografis penyandang disabilitas di Indonesia
Infografis penyandang disabilitas di Indonesia
Masih Kurang

Senada dengan itu, ekonom Agus W. Soedi, dosen Sekolah Ekonomi Universitas Paramadina menilai kehadiran negara masih kurang dalam memberikan jaminan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas.

Baca: Layanan Kesehatan Disabilitas Anak Memprihatinkan

“Negara harus terus hadir dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas,” katanya saat dihubungi tengok.id, Kamis (20/9/2018).

Selama ini pemerintah mendefinisikan kemiskinan hanya dari perspektif ekonomi. Padahal rumah tangga yang memiliki penyandang disabilitas sangat berpotensi mengalami kerentanan menjadi miskin karena memiliki pengeluaran lebih tinggi dibandingkan keluarga lainnya untuk biaya perawatan difabel.

“Seharusnya kemiskinan tidak hanya didefinisikan dari perspektif ekonomi saja, tetapi juga aspek sosial seperti keluarga dengan penyandang disabilitas,” terang dia.

Demikian halnya dalam bidang pendidikan, pemerintah semestinya dapat memberikan jaminan akses difabel untuk mendapatkan pendidikan dasar dan lanjutan inklusif. Tidak hanya sebatas membuka akses difabel bisa mengenyam bangku pendidikan saja, tetapi juga bisa menjamin keberlanjutan dalam menjalani proses pendidikan.

Penyandang disabilitas yang bekerja
Penyandang disabilitas yang bekerja

“Dalam pemberian dana pendidikan tidak bisa disamaratakan dengan sekolah umum seperti pemberian BOS atau BOSDA. Namun, aspek lain seperti penunjang pendidikan dan kesehatan juga harus dijamin,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Agus mengatakan pentingnya menggugah kesadaran masyarakat terhadap keberadaan difabel. Pasalnya sampai saat ini masih saja ada diskriminasi di masyarakat terhadap difabel. Padahal penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang sama, layaknya masyarakat lain. Hanya saja memiliki kebutuhan yang berbeda.

Sementara itu, berdasarkan penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia pada akhir 2016, hanya 51,12% penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pasar kerja. Jumlah tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan pekerja non-difabel yang mencapai 70,40%. Bahkan, hanya 20,27% penyandang disabilitas kategori berat yang bekerja.

Penyebabnya beragam. Antara lain faktor pendidikan. Jika 87,31% masyarakat non-penyandang disabilitas berpendidikan setingkat SD ke atas, hanya 54,26% difabel yang bernasib serupa. Sedangkan sisanya, 45,74% lainnya tidak lulus dan bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan SD.***

 

Editor: Hasanuddin

Bagaimana menurut pembaca?