Tengok.id, Jakarta – Aktor Irwan Susetyo (54) bin Setiono Hardjo yang kondang dengan nama Tio Pasukadewo hanya bisa diam ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yaman membacakan tuntutan pidana, Senin (4/6/2018.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang dipimpin Hakim Ketua Asiadi Sembiring itu, Jaksa Yaman menuntut Tio dengan kurungan penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp800 juta subsider enam bulan penjara.

Tuntutan penjara 6 tahun dialamatkan kepada Tio atas kepemilikan 1,06 gram narkoba jenis sabu-sabu. Jaksa menjerat Tio dengan Pasal 112 ayat 1 subsider Pasal 127 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pantaskah pidana penjara selama enam tahun itu dialamatkan kepada Tio yang notabene hanya pemakai?

Dalam pandangan LBH Masyarakat, tuntutan kurungan penjara terhadap Tio sebagai pemakai narkoba, terlalu tinggi. LBH Masyarakat berharap majelis hakim yang akan memutus perkara ini dapat melihat bahwa penjara bukan solusi bagi pemakai narkotika.

BacaNasib Tersangka Kasus Narkoba: Sudah Disiksa, Duit di ATM Dikuras Habis

“Bagi kami hal ini memperlihatkan sekali lagi kegagalan Pemerintah dalam memahami persoalan pemakai narkotika. Kegagalan ini sebenarnya sudah dapat dibaca dari dakwaan JPU yang masih menggunakan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 112 yang mengatur tentang penguasaan narkotika bukan tanaman memang kerap digunakan untuk menjerat pemakai narkotika,” kata Yohan Misero, analis kebijakan LBH Masyarakat saat menggelar jumpa pers di kantor LBH Masyarakat, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Dalam konteks pemakai narkotika bukan tanaman, umum terjadi bahwa seorang pemakai haruslah membeli dahulu, yang membuat kemudian ia menguasai narkotika tersebut, sebelum akhirnya narkotika itu dipakai. Oleh karena itu, ‘ruh’ rehabilitasi yang ada di dalam Pasal 127, yang sebetulnya juga bermuatan pidana, dihabisi ketika JPU masih juga menempatkan Pasal 112 dalam dakwaannya.

“Di sisi lain, kami juga menyesalkan rekomendasi RS Bhayangkara yang menyarankan agar Tio Pakusadewo ditahan saja karena dalam penanganan tidak kooperatif. Pertama, itu bukan rekomendasi yang dapat diberikan institusi medis. Kedua, bukankah kita seharusnya juga ingat bahwa justru ancaman pemenjaraan ini membuat terdakwa tidak nyaman untuk melaksanakan perawatan?” Yohan menambahkan.

Acara konferensi pers mengenai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) untuk Tio Pasukadewo yang digelar di kantor LBH Masyarakat itu dihadiri sejumlah elemen masyarakat, aktivis, pengamat, dan akademisi. Antara lain LBH Masyarakat, PKNI, ICJR, Mappi FH-UI, dan tiga pengajar STH Indonesia Jentera yakni Miko Ginting, Anugerah Rizki Akbari, dan Estu Dyah.

Di dalam rancangan perubahan UU Narkotika terbaru, yang eksistensinya terancam oleh ketentuan narkotika di dalam RKUHP, disebutkan bahwa untuk pemakaian pada diri sendiri maka penguasaan narkotika tidak dipidana. “Kami harap di sini Majelis Hakim juga dapat merasakan adanya pergeseran persepsi dan pemahaman di masyarakat, yang tercermin dalam rancangan perubahan UU Narkotika, bahwa seorang pemakai narkotika tidak perlu dipenjara.”

Salah satu argumen JPU tentang hal-hal yang memberatkan adalah bahwa terdakwa Tyo Pakusadewo tidak mendukung program pemerintah untuk persoalan narkotika. Justru dakwaan dan tuntutan JPU di sini yang mengancam kelangsungan program rehabilitasi yang dilaksanakan Pemerintah. Di sini Majelis Hakim dihadapkan pada pilihan, apakah ingin menunjukkan wajah ketegasan tanpa efektivitas atau justru memberikan kesempatan bagi seorang manusia untuk memulihkan diri dan membangun hidupnya kembali?

“Mungkin banyak yang bertanya, kenapa perlu repot-repot mengangkat dan membahas kasus ini? Mengapa para akademisi dan organisasi HAM membuat Amicus Curiae untuk kasus ini? Jawabannya sederhana sekali: kasus ini terjadi berulang kali serta membuang waktu, anggaran, dan energi penegak hukum dan oleh karena itu kami akan selalu mencari ruang untuk menyerukan bahwa bagi pemakai narkotika: penjara bukan solusi,” pungkas Yohan Misero.***

Bagaimana menurut pembaca?