Justice, Tengokberita.com – Dugaan keterlibatan perusahaan termasuk penguasa dalam dugaan korupsi proyek reklamasi di Teluk Jakarta memungkinkan untuk ditelusuri lebih jauh. Kuncinya, munculnya nama-nama lain yang ditetapkan sebagai tersangka atas pengembangan kasus suap reklamasi tersebut.

Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan hanya berhenti di Mohammad Sanusi dan Ariesman Widjaja yang masing-masing telah dijatuhi hukuman oleh majelis hakim. Sebab jika berhenti pada dua nama itu, kian memperkuat dugaan publik bahwa KPK melakukan tebang pilih terhadap kasus reklamasi Teluk Jakarta.

Saya sependapat dengan pandangan aktivis lainnya, kasus ini memang tak boleh berhenti di M Sanusi dan Ariesman Widjaja,” ujar pengacara LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora ketika dihubungi Tengokberita.com.

(baca: Kasus Korupsi Kecil Dilibas KPK, Apa Kabar Pengusutan RS Sumber Waras?)

Sebab, kata dia, sejak M Sanusi dan Ariesman divonis oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta belum ada nama-nama lain yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap reklamasi itu.

Padahal, ada indikasi keterlibatan kebijakan yang dibuat negara dalam memuluskan korupsi proyek oleh korporasi swasta itu. Bisa dilihat dari munculnya inkonsistensi kebijakan yang diambil Pemerintah menyangkut reklamasi Teluk Jakarta.

 

Artinya, ada bagian dari kekuasaan yang ikut terlibat. Perubahan-perubahan dari sebuah kebijakan bisa menjadi satu alat untuk membenarkan sebuah kejahatan korporasi. Apalagi, mereka mendapatkan dukungan kebijakan Pemerintah untuk memuluskan proyek tersebut.

Memang proyek Reklamasi sudah menyeret Sanusi ke balik jeruji besi. Anggota DPRD DKI Jakara itu sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Tinggi DKI selama 10 tahun penjara dan penyitaan aset hasil pencucian uang.

Pun Ariesman Widjaja, bos Agung Podomora Land, pihak yang melakukan penyuapan terhadap Sanusi sebesar Rp2 miliar terkait pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKSP) Jakarta di Balegda DPRD DKI dengan vonis 3 tahun penjara. Ia didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) UU Tikipor tentang penyuapan kepada penyelenggara negara.

Sayangnya hingga kini, belum ada nama lain yang dijadikan tersangka. Publik masih menunggu langkah lanjutan dari KPK. Terlebih saat kasus ini mencuat, banyak nama-nama besar yang muncul ke permukaan. Sebut saja, nama Sugianto Kusuma alias Aguan hingga Sunny Tanuwidjaja.

Aguan sendiri adalah pemilik PT Agung Sedayu Group. Dia sudah beberapa kali dipanggil ke KPK. Lantas, anak kandung Aguan, Richard Halim Kusuma juga sudah dipanggil oleh lembaga anti rasuah itu.

Tak ketinggalan Sunny Tanuwidjaja juga sudah beberapa kali diminta keterangan. Sunny yang kala itu adalah staf khusus Basuki Tjahaja Purnama, disebut turut andil membahas dua rancangan peraturan daerah (raperda), yaitu Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSPJ) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Dua raperda itulah yang menjadi latar belakang penyuapan yang dilakukan Ariesman Widjaja ke Sanusi.

KPK juga sudah meminta surat cegah ke Direktorat Jenderal (Ditjen Imigrasi) untuk mencegah Aguan, Richard, dan Sunny bepergian ke luar negeri. Biasanya, berdasarkan pengalaman sebelumnya, pihak-pihak yang dicegah ke luar negeri oleh KPK potensinya untuk menjadi tersangka cukup besar.

Lebih-lebih pimpinan KPK telah memberi sinyal bahwa ada tersangka lain dalam kasus tersebut. Bahkan Ketua KPK Agus Rahardjo sendiri yang memberikan penegasan mengenai adanya orang-orang yang berpotensi sebagai tersangka lain dalam kasus reklamasi.

Namun, ucapan itu hingga kini belum terbukti. Bahkan, Aguan Bos besarnya, dan anaknya Richard Halim masih bebas menjalankan aktivitasnya. Karena status cegah yang awalnya disematkan kepada keduanya tidak diperpanjang oleh KPK. (rot)

Bagaimana menurut pembaca?