Tengok.id, Jakarta – Partai Gerindra mengingatkan janji Presiden Jokowi terkait Dana Kelurahan dan Dana Operasional Desa 2019.  Jangan sampai janji Presiden itu hanya sekadar janji manis jelang Pilpres 2019.

Menurutnya, seharusnya Presiden Jokowi membahas hal itu lebih dahulu dengan DPR dalam pembahasan APBN. Hal itu diungkapkan Ketua DPP Gerindra, Sodik Mujahid kepada wartawan, Jumat (19/10/2018).

Apa yang dijanjikan Presiden Jokowi, Sodik menilainya sebagai suatu keuntungan tersendiri mengingat posisi Jokowi sebagai  capres petahana. “Tak masalah Presiden Jokowi menawarkan program asalkan yang ditawarkan jelas dan logis. Jangan hanya janji manis saja,” ucapnya.

“Itu keuntungan petahana. Tapi oke selama programnya logis sesuai kebutuhan dan arahan serta pengawasannya bagus,” kata  anggota DPR itu.

BacaDKR Minta Jokowi Jangan Mengeluh, Segera Terbitkan Perppu SJSN/BPJS

Hanya saja Sodik mengingatkan,  agar segera disiapkan sistem yang mumpuni. Selain itu, dia juga mendorong adanya pengawasan efektif agar dana tepat sasaran.

“Siapkan aturan peruntukan dana yang lebih konstruktif tapi dinamis, sehingga benar-benar manfaat untuk pengembangan kelurahan tersebut. Siapkan sistem pengawasan yang lebih efektif agar kucuran dana tidak diselewengkan,” papar Sodik.

“Khusus untuk dana operasional kepala desa harus lebih ketat. Jangan jadi raja baru dan kepentingan subjektif,” lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku banyak mendapat keluhan terkait dana untuk tingkat kelurahan. Untuk itu, Jokowi akan mengeluarkan kebijakan Dana Kelurahan dan Dana Operasional Desa di tahun 2019.

Bagaimana menurut pembaca?