OLEH DJOKO SETIJOWARNO
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata

Tengok,id – Sejumlah kalangan menyetujui agar kebijakan ganjil genap yang dimulai menjelang perhelatan Asian Games ke 18 tahun 2018, yakni 1 Agustus 2018, kini diperpanjang. Dalam kurun sebulan, banyak warga di Jakarta dan sekitarnya atau orang yang mendatangi Jakarta, merasakan arus lalu lintas lebih lancar.

Mumpung, cukup banyak masyarakat Jakarta sudah merasakan manfaat kebijakan ini dan belajar pula dengan Beijing ketika tahun 2008 ada perhetalan Olimpiade Tahun 2008 dengan kebijakan yang sama dapat diteruskan hingga sekarang.

Guna menahan laju orang-orang Jakarta yang memiliki uang lebih untuk membeli mobil baru, maka perlu memperhatikan strategi mendorong (push) dan menarik (pull).

Oleh sebab itu perlu strategi bukan satu saja untuk menyikapi warga yang kelebihan uang bisa membeli kendaran baru. Strategi mendorong (push) dan menarik (pull) dapat dilakukan di setiap kota.

Untuk Kota Metropolitan Jakarta bisa dilakukan dengan 11 langkah. Strategi menarik (pull) ada 4 langkah. Yaitu berupa pemberlakuan congested/road pricing, pembatasan kendaraan bermotor (traffic restraint), HOV lane (3-in-1), dan pembatasan parkir on street.

Kebijakan ganjil genap termasuk membatasi kendaraan bermotor. Aplikasi Intelegentia Transport System (ITS) dapat berupa Electornic Road Pricing (ERP), e-Enforcement dan Traffic information (CCTV, VMS, Parking information).

Sementara strategi mendorong (push) ada 7 langkah, seperti optimalisasi angkutan rel, integrasi antar moda angkutan umum (fisik, tiket, dan jadwal), restrukturisasi angkutan bus kecil yang tidak efisien, membangun Mass Rapid Transit/Bus Rapid Transit (MRT/BRT), penyediaan lahan park and ride, peningkatan kualitas, revitalisasi, perluasan pedestrianisasi dan penertiban angkutan liar. Bila masih diperlukan bisa juga menaikkan pajak kendaraan dan tarif parkir.

Di banyak kota di luar negeri, tarif parkir bisa mencapai 20-40 kali lipat dari tarif menggunakan angkutan umum. Aplikasi untuk ITS yang bisa diselenggarakan berupa electronic payment system, bus/rail information system dan advanced public transport (operation schedule, seat occupancy, drive monitoring).

Soal ERP, idealnya memang dengan electronic road pricing (ERP). Tidak perlu ada petugas berdiri di tepi jalan untuk mencegat kendaraan yang tidak sesuai. Dengan ERP, Pemprov DKI Jakarta bisa mendapat sejumlah uang pemasukan yang bisa digunakan kembali untuk menyubsidi penyelenggaran transportasi umum yang lebih banyak lagi.

Namun hingga sekarang program ERP yang sudah direncanakan beberapa tahun lalu, belum ada kejelasan kapan akan bisa dioperasikan di Jakarta. Masih banyak kendala dan hambatan utuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu kurang setahun ke depan. Sembari menunggu operasional ERP, seyogyanya kebijakan ganjil-genap dapat dipermanenkan.

Ganjil-Genap
Kalau hanya sekadar kebijakan ganjil genap yang kemudian tidak disertai kebijakan lain, pastilah jumlah kendaran semakin meningkat. Apalagi tidak dilakukan pelarangan sepeda motor di area dan ruas jalan yang sama.

Sementara sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut mendorong mengeluarkan kebijakan pembayaran uang muka (down payment) nol persen. Turut memicu publik untuk membeli sepeda motor.

Sesungguhnya, kebijakan ganil-genap bisa untuk mengatur dan menata kembali operasional angkutan barang dan angkutan taksi online. Angkutan barang bisa tidak terkena aturan ganjil genap bila menggunakan plat warna kuning. Sementara taksi online bisa bebas asal menggunakan stiker.

Kebijakan ganjil-genap ini juga mendukung Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Dalam Perpres tersebut dinyatakan, bahwa tahun 2019 ditergetkan sebesar 40 persen beralih ke transportasi umum dan di tahun 2029 sebesar 60 persen. Tanpa kebijakan yang membatasi gerak kendarana pribadi, tentunya target beralihnya menggunakan transportasi umum pasti tidak akan tercapai.

Sekarang, segeralah mempercepat penambahan jaringan transportasi umum yang menjangkau ke semua kawasan perumahan dan permukiman di Jakarta dan kawasan Bodetabek. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan itu.

Jangan mundur dengan kebijakan yang sudah bagus. Belajarlah dengan Program Revitalisasi KRL Jabodetabek tahun 2013. Banyak yang menentang. Namun karena kegigihan pihak operator (PT KAI) dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Kemenhub), akhirnya bisa terwujud hingga sekarang ini.

Banyak yang menentang kala itu, setelah bagus turut mengakui hasilnya ternyata di luar perkiraan. Sekarang layanan KRL sudah setara dengan layanan sejenis di kota-kota manca negara.***

Bagaimana menurut pembaca?