Tengok.id- Larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk maju menjadi calon legislatif akhirnya sirna setelah MA menyatakan bahwa larangan itu bertentangan dengan UU Pemilu terutama UU Nomor 7 tahun 2017.

Menanggapi putusan itu, sejumlah warga masyarakat terutama warganet mengatakan kekecewaannya.
Pengamat politik Syamsuddin Haris misalnya lewat akun twitternya turut menyampaikan rasa kecewanya.

Keputusan MA yg membolehkan napi koruptor maju sbg caleg bertentangan dgn rasa keadilan masyarakat, norma moral yg seharusnya lebih tinggi dari hukum formal seperti UU. Ironis jika para hakim hanya melihat hukum dari sudut pandang juridis-formal belaka,” tulis profesor riset bidang perkembangan politik.

Itulah mengapa berpuluh2 tahun negara ini sulit menghabisi praktek korupsi krn semua yg resmi & tdk resmi ambil bagian sesuai kewenangan utk menghambat,” kata akun @Jubilate_7

(baca:Β Eks Koruptor Boleh Nyaleg, Ini Respons KPU)

Kemudian akun @justiciabelen menuliskan “Bagi hakim memang lebih mudah menjadi corong UU walaupun Putusan tsb mencederai rasa keadilan. Tdk banyak yg dapat kita harapkan dgn hakim seperti ini. Jk hukum (UU) dipertentangkan dengan rasa keadilan mk yg harus dimenangkan adalah rasa keadilan itu sendiri

kok bisa kacao Blau,..gini ? keputusan MA dgn rasa keadilan masyarakat.??..lama” Ma bisa nyetujui KORUPSI ITU baik,. lakukan saja,..πŸ™‚πŸ‘Ž.. habislah negeri ini,.. Anehh..πŸ‘Ž,. tdk ada ketegasan pemrantasan Korupsi Klau gini ceritanya,” kata akun @Nusanta94637241

Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) sudah memutus uji materi Pasal 60 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD kabupaten/kota terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018).

Pasal yang diuji materikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif. Dalam putusannya, MA menyatakan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) bertentangan dengan UU Pemilu terutama UU Nomor 7 tahun 2017.

Bagaimana menurut pembaca?