Tengok.id, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) semestinya bisa melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk urusan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Adanya koordinasi yang baik, target restribusi di daerah bisa tercapai dengan mudah. Hal ini dikatakan Djoko Setijowarno, pengamat masalah transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, kepada Tengok.id, Jumat (24/8/2018).

Menurutnya, bukan tak mungkin jika kinerja daerah untuk mencapai target restribusi PKB terpenuhi dan meningkatkan PAD, penghargaan terhadap Kepala Dishub Pemkab/Pemkot layak diberikan pemerintah pusat dan daerah.

“Di beberapa kabupaten/kota yang sudah head to head dengan Dinas Perhubungan baru Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purbalingga di Provinsi Jawa Tengah,” ujar Djoko.

Menurutnya, jika di dua daerah itu bisa tercapai (Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purbalingga), maka seharusnya daerah lain bisa menerapkan hal yang sama.

Baca : https://tengok.id/irjen-pol-arief-sulistyanto-buat-akun-medsos-untuk-laporan-warga/

Ia menilai, jika target PAD tidak bisa tercapai, seharusnya daerah harus bisa merubah dengan bentuk pelayanan yang lebih baik. “Kenapa target PAD tidak akan tercapai, pasalnya acuan targetnya dari jumlah angkutan umum yang ada di Kantor Samsat. Apabila praktik dan proses PKB-nya benar, sesuai aturan (berintegritas), maka restribusi juga akan naik.”

Masalahnya, banyak praktik “cincai” untuk masalah PKB. Modusnya pemilik angkutan umum atau barang akan “numpang” uji PKB di daerah lain, yang bisa memuluskan PKB.

“Seharusnya pemda terus merealisasikan lagi DAK Keselamatan bagi penumpang. Jika kendaraan umum ini bisa mendapatkan PKB dengan benar, ini berarti menunjukkan kinerja keselamatan dan pelayanan transportasi yang bagus,” katanya.

Selain itu, Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKB yang belum terpusat datanya, berdampak masih sulit untuk melacak kendaraan yang “numpang” uji.

“Urusan PKB adalah kewenangan kabupaten/kota yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Dengan kewenangan itulah, pemerintah provinsi tidak dapat masuk dalam proses pengawasan,” ujarnya.

Editor : Ari Utari

 

Bagaimana menurut pembaca?