Tengok.id – Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas semakin hari semakin meningkat di Indonesia. Ironisnya banyak kasus yang tidak dilaporkan ke pihak berwajib oleh keluarga korban dan juga korbannya enggan menceritakan apa yang telah dia alami. Alasannya klasik: aib.

Aktivis disabilitas, Jaka Tanukusuma, mengatakan, saat ini banyak perempuan penyandang disabilitas, di antaranya tunarungu dan tunagrahita, yang mengalami diskriminasi hingga kekerasan seksual.

Hal tersebut disebabkan karena para penyandang disabilitas selalu dinomor-duakan oleh masyarakat. Bahkan tidak jarang perempuan berkebutuhan khusus dinomor-tigakan. Akibatnya mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil di masyarakat.

Bahkan bagi perempuan penyandang tunanetra mendapatkan diskriminasi ganda yang disebabkan oleh perilaku kultural, praktik dan tafsir agama, dan sistem di masyarakat maupun negara yang melupakan kebutuhan perempuan penyandang disabilitas.

Hal tersebut bukan saja berakibat pada sulitnya mereka untuk mendapatkan hak-hak pendidikan dan pekerjaan. Bahkan lebih memprihatinkan lagi rentan mengalami kekerasan seksual, seperti kasus-kasus pemerkosaan.

Pemerintah sendiri sampai saat ini masih memberlakukan UU Perkawinan 1974, yang membolehkan suami poligami terhadap istri penyandang disabilitas.

“Yang paling banyak menjadi korban kekerasan seksual adalah perempuan penyandang disabilitas tunarungu dan tunagrahita,” tutur Jaka ketika dihubungi Tengok.id beberapa waktu lalu.

Jaka menjelaskan, ketika menjadi korban, perempuan tunarungu susah untuk meminta tolong dan berteriak. Bahkan mereka kebanyakan memiliki ketakutan yang besar bila dibandingkan dengan penyandang disabilitas lainnya.

Sedangkan penyandang tunagrahita secara mental dan intelektual sulit membedakan antara eksploitasi dan kekerasan seksual dengan cinta. Akibat itulah banyak yang menjadi korban kejahatan seksual.

Dalam kurun waktu tiga tahun terkahir Center for Improving Qualified Activity In Live Of People With Didabillities (Ciqal) mencatat terdapat 96 kasus kekerasan seksual menimpa penyandang disabilitas. Rinciannya: tahun 2015 itu ada 28 kasus, 2016 terdapat 23 kasus. Sementara hingga Desember 2017 ini sudah mencapai 53 kasus.

BacaKetika Disabilitas Dipandang Sebagai Obyek (Sosial)

Dari angka itu korban didominasi difabel tuna rungu/wicara. Banyak kasus kekerasan seksual yang dialami kaum difabel dan selesai secara kekeluargaan. Persentase terlalu kecil yang sampai vonis di pengadilan.

“Dari angka tersebut menunjukkan kalau pelanggaran setiap tahun terus meningkat. Penyebab utamanya saat ini niat orang untuk melakukan kejahatan sudah tidak pandang siapa korbannya,” tutur Jaka.

Padahal, kata Jaka, negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas. Salah satunya dengan membuat peraturan dan melakukan harmonisasi peraturan.

Termasuk menghapuskan aturan dan budaya yang melanggar hak penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-undang (UU) 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU 19/2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD/Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Sementara itu, peneliti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Indonesia (MaPPI FHUI) Dio Ashar mengatakan, kekerasan seksual kepada penyandang disabilitas kebanyakan dilakukan oleh terdekat korban. Bahkan tak jarang pelaku masih berstatus sebagai keluarga dan tetangga korban.

Dari tahun 2011 hingga 2017, 50 persen lebih pelaku kejahatan seksual terhadap penyandang disabilitas adalah orang dekat korban. Dari penelitian yang dilakukan oleh pihaknya kepada 22 kasus kejahatan seksual penyandang disabilitas yang berusia di bawah 18 tahun terjadi karena rendahnya pengetahuan mengenai difabel di level sosial maupun level keluarga.

“Yang menjadi sebab adalah kurangnya keberpihakan kepada kaum disabilitas sehingga mereka menjadi lemah,” tuturnya.

Tak hanya itu, saat dilaporkan kepada pihak berwajib para penyandang disabilitas juga banyak yang mengalami diskriminasi. Tak cukup di situ saja, 82 persen dari persidangan tidak menghadirkan ahli. Padahal, saat di persidangan korban seharusnya didampingi oleh ahli. Akibatnya korban banyak yang dirugikan.

“Banyak laporan yang tidak ditanggapi, bahkan banyak yang berakhir dengan jalan kekeluargaan. Padahal korban sudah dirugikan. Kalaupun ada yang sampai vonis hasilnya tidak memuaskan,” tuturnya.***

 

Editor: Hasanuddin

Bagaimana menurut pembaca?