Tengok.id – Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tidak lah kecil. Berdasarkan riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia pada akhir 2016, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 12,15 persen dari total jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 33,1 juta orang dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 265 juta jiwa (per Mei 2018).

Riset LPEM FEB UI itu juga menyebutkan, penyandang disabilitas di Indonesia terbagi dua kategori. Yaitu kategori sedang sebanyak 10,29 persen dan kategori berat sebanyak 1,87 persen.

Secara gender, penyandang disabilitas di Indonesia didominasi kaum perempuan yaitu sebesar 53,37 persen. Sedangkan sisanya 46,63 persen adalah laki-laki.

Sementara untuk prevalensi disabilitas provinsi di Indonesia antara 6,41 persen sampai 18,75 persen. Tiga provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi adalah Sumatra Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

Ada beragam faktor yang menjadi penyebab disabilitas di Indonesia. Berdasarkan Survey Kebutuhan Program Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Survey on the Need for Social Assistance Programmes for People with Disabilities/SNSAPPWD) yang dilakukan Lembaga Demografi FEB UI bekerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada 2010, penyebab terbesar seorang individu menjadi disabilitas adalah faktor kecelakaan. Sementara, faktor konflik dan bencana merupakan faktor penyebab terbesar kedua setelah kecelakaan.

Grafik penyebab disabilitas di Indonesia
Grafik penyebab disabilitas di Indonesia

Dalam laporan penelitiannya yang terangkum dalam “Penyandang Disabilitas di Indonesia: Fakta Empiris dan Implikasi untuk Kebijakan Perlindungan Sosial,” tidak dijelaskan secara rinci jenis kecelakaan dimaksud.

Kecelakaan Kerja

Sementara itu, data yang diperoleh tengok.id dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK), kecelakaan sebagai penyebab terbesar terjadinya disabilitas di Indonesia, bisa jadi adalah kecelakaan kerja. Sebab kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia terbilang tinggi.

Kepada Tengok.id, Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja mengatakan, pada 2017 angka kecelakaan kerja di Indonesia mencapai 128.480 kejadian. Meningkat dibanding tahun 2016 sebesar 110.272 kejadian.

Atas kasus kecelakaan kerja itu, kata Irvansyah, sepanjang tahun 2017 pihak BPJS-TK membayarkan klaim sebesar Rp971 miliar. Klaim itu dibayarkan BPJS-TK kepada 128.480 pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan tercatat sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).

Menurut Irvansyah, dari 128.480 kasus di tahun 2017 tersebut, 68% di antaranya terjadi di area perusahaan. Sedangkan kecelakaan di luar area perusahaan mencapai 25% dan 7% terjadi di jalan raya.

Kecelakaan kerja di area perusahaan atau tempat bekerja tersebut mengakibatkan 1,8% meninggal dunia atau 2.312 orang dan cacat total tetap sebanyak 0.037% (47 orang).

Baca: Direktorat Khusus Siswa Disabilitas Segera Dibentuk Kemendikbud

Irvansyah memang tidak merinci jumlah pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja yang dialaminya. Namun data yang diperoleh Tengok.id dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang menderita cacat akibat kecelakaan kerja mencapai ribuan orang setiap tahunnya. Terbagi dalam tiga kategori: cacat total (permanen), cacat fisik, dan cacat fungsional.

DATA KASUS KECELAKAAN KERJA TINGKAT NASIONAL
DATA KASUS KECELAKAAN KERJA TINGKAT NASIONAL
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker (diolah)

“Masih tingginya kasus kecelakaan kerja di Indonesia menjadi indikasi bahwa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Indonesia masih belum optimal,” kata pria yang akrab disapa Utoh ini kepada Tengok.id di Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Dikatakan, dari 128.480 kecelakaan kerja di tahun 2017 itu, sektor industri menjadi penyumbang kecelakaan terbanyak di Indonesia yaitu sebesar 58 %. Dalam kategori industri termasuk industri pertambangan, manufaktur, perkebunan, infrastruktur, dan sebagainya. Disusul sektor keuangan, jasa kemasyarakatan dan perdagangan.

Dilihat dari aspek risiko bahaya, sambung Utoh, industri pertambangan termasuk sektor industri yang memiliki tingkat risiko bahaya tinggi (high risk).

Dari sisi kuantitas, sambung Utoh, kasus kecelakaan kerja yang terjadi di industri pertambangan terbilang rendah. “Perusahaan-perusahaan pada sektor tambang tergolong perusahaan besar yang telah memiliki mitigasi risiko dan K3 yang cukup baik.”

Kendati demikian, dari aspek kualitas, akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja di sektor pertambangan, justru masih tinggi, di mana angka kecacatan dan kematian tercatat tertinggi. Ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan memiliki tingkat risiko bahaya kerja yang tinggi (high risk).

Penyandang disabilitas akibat kecelakaan kerja
Penyandang disabilitas akibat kecelakaan kerja

Ironisnya, makin banyak pengusaha yang lepas tangan dan tidak melaporkan kasus kecelakaan kerja yang menimpa para pekerja di perusahaannya. Mereka juga tidak mengikutsertakan para pekerjanya dalam program BPJS TK. “Sehingga bak peribahasa yang berbunyi sudah jatuh tertimpa tangga, sudah sakit harus menanggungnya sendiri,” kata Utoh.

Dalam hitungan ekonomi, menurut data organisasi buruh dunia (ILO), setiap tahun terjadi sekitar 250 juta kecelakaan kerja dan sekitar 160 juta pekerja menjadi sakit, dan dari jumlah tersebut 1,2 juta pekerja meninggal. Kerugian tahunan akibat peristiwa itu di beberapa negara bisa mencapai 4% dari produk nasional bruto (PNB).

Padahal, berbagai hukum nasional dan internasional terkait keselamatan dan kesehatan kerja telah diatur. Seperti dalam Permen PU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen K3 Konstruksi yang berbunyi setiap proyek yang tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan akan dikenai sanksi dari surat peringatan sampai penghentian pekerjaan.

Meski angka kecelakaan kerja cukup tinggi, Utoh mengatakan akan terus berupaya meminimalisir kecelakaan kerja dengan mengadakan pelatihan K3.

Sebagai informasi, kasus kecelakaan pekerja yang mengakibatkan kecacatan atau menjadi disabilitas, BPJS TK pada tahun 2014 telah membuat program Jaminan Kecelakaan Kerja-Return to Work (JKK-RTW) untuk melindungi para pekerja dan memastikan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat kembali bekerja tanpa menghadapi risiko PHK karena kecacatan yang dialaminya.

Sebab, selama ini, pekerja yang mengalami cacat atau sakit akibat kecelakaan kerja selalu berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).***

 

Editor : Hasanuddin

Bagaimana menurut pembaca?