Justice, Tengokberita.com– Memahami keberadaan KPK, seperti yang sudah diungkapkan Tengokberita.com, hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan hukum pengundangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU No. 30/2002). Karena, dia hadir akibat lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sayangnya, lembaga yang sejatinya harus melakukan tindakan pencegahan sebagai tugas utama yang harus dijadikan fokus pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi, lebih banyak melakukan penindakan. Meski Profesor Mahfud MD tak sepakat dengan pemikiran ini.

(baca:Antiklimaks Penanganan Kasus-kasus Korupsi (Besar), KPK Ada Apa Denganmu?)

Dalam opini yang dimuat oleh Kompas pada 20 Januri 2016 ‘Pencegahan dan Penindakan oleh KPK’, Profesor Mahfud mengatakan, ‘Harus diingat, meskipun politik hukum kita menyatakan seperti itu bukan berarti bahwa tugas utama atau fokus kegiatan KPK adalah melakukan pencegahan korupsi. Secara hukum akan sangat sulit bagi KPK untuk melakukan pencegahan. Pencegahan korupsi atas anggaran negara, misalnya, hanya bisa dilakukan pejabat pengguna anggaran di setiap instansi, padahal KPK bukanlah lembaga pengguna anggaran, kecuali untuk anggaran di KPK sendiri,”

Karena itu, masih menurut tulisan Profesor Mahfud, mendorong KPK untuk hanya fokus pada pencegahan korupsi adalah keliru dan agak mustahil. Sebab, kalau ditanya bagaimana caranya KPK mencegah penyalahgunaan anggaran sedangkan ia tidak punya otoritas dalam penggunaan anggaran, tidak ada yang bisa menjawab dengan memberi landasan yuridis. Adalah benar bahwa pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan dalam pemberantasan korupsi, tetapi keliru kalau hanya karena itu lalu meminta KPK untuk memfokuskan diri pada langkah-langkah pencegahan.

(baca: Kasus Korupsi Kecil Dilibas KPK, Apa Kabar Pengusutan RS Sumber Waras?)

Sejalan dengan pemikiran itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, dua hal itu (pencegahan dan penindakan) harus berimbang. Apalagi, dengan kewenangan KPK yang begitu besar jika dibandingkan Kejaksaan dan Kepolisian, seharusnya KPK dapat lebih powerfull dan fokus mengusut kasus korupsi termasuk kasus-kasus besar yang hingga saat ini masih mangkrak.

Seperti yang saya bilang kemarin, Terlalu fokus pada penindakan ibarat membersihkan lantai yang basah dan kotor tanpa menutup genteng yang bocor. Harapannya KPK dapat memberikan perhatian besar terhadap kasus besar sehingga aset recovery juga yang dikembalikan juga bisa mencapai jumlah yang besar,” ujar Bambang Soesatyo di kantornya, Jumat (25/5/2018)

Bambang berharap KPK harus dilihat sebagai lembaga yang efektif dalam memberantas korupsi karena dapat mencegah serta fokus dalam mengembalikan kerugian negara, bukan hanya dari aspek Operasi Tangkap Tangan (OTT).

(baca: Pengungkapan Kasus Reklamasi Teluk Jakarta, Kenapa KPK Berhenti di M Sanusi & Ariesman Widjaja?)

Artinya, keberhasilan KPK bukan hanya dilihat dari berapa banyak kasus OTT yang dilakukan, tapi kita harus melihat dari berapa besar kerugian negara yang bisa dicegah dan diselamatkan oleh KPK.
Berangkat dari kondisi itu, Bambang Soesatyo berpendapat perlunya dibentuk lembaga independen guna mengawasi kinerja KPK.

“Wacana perlunya lembaga pengawasan eksternal yang dipilih secara independen juga penting didiskusikan agar ada penyeimbang atau check and balance,”Bambang Soesatyo menambahkan. (wib/rot)

Bagaimana menurut pembaca?