Tengok-id– Mahkamah Agung (MA) sudah memutus uji materi Pasal 60 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD kabupaten/kota terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018).

Pasal yang diuji materikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif. Dalam putusannya, MA menyatakan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) bertentangan dengan UU Pemilu terutama UU Nomor 7 tahun 2017.

Terkait putusan ini KPU belum mau berkomentar banyak. Pasalnya, mereka belum menerima putusan resmi dari pihak MA.

Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan hingga saat ini pihaknya belum bisa mengomentari soal putusan MA yang mengabulkan permohonan atau gugatan judicial review (JR) terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR atau DPRD. Apalagi, mereka juga belum menerima pemberitahuan resmi dari MA.

(baca: KPU Tolak Bacaleg Mantan Narapidana Kasus Korupsi)

Belum ada pemberitahuan resmi dari MA kepada KPU sebagai pihak tergugat atau termohon JR tersebut,” ujar Hasyim Asyari di Jakarta, Jumat (14/9/2018)

Sementara itu, di tempat terpisah, bakal Cawapres Sandiaga Uno menganggap putusan itu sebagai akhir sebuah cerita.

Kata Sandiaga, karena sudah diputuskan oleh MA, dirinya tidak mau masuk ke dalam ranah hukum.

Biarkan masyarakat menilai, buat saya itu saja. Hak-hak mereka sekarang sudah dijamin oleh undang-undang sudah diperbolehkan oleh MA, berarti end of story,” tutur Sandiaga di Jakarta Selatan.

Bagaimana menurut pembaca?