Tengok.id – Suka atau tidak, tingkat partisipasi para penyandang disabilitas dalam mengenyam pendidikan formal di Indonesia, masih sangat rendah.

Berdasarkan penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia pada akhir 2016, hanya 54,26% penyandang disabilitas di Indonesia mengenyam pendidikan setingkat SD ke atas. Sisanya, 45,74% tidak lulus dan bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali.

Penyebabnya beragam. Mulai dari faktor kemiskinan, aksesibilitas siswa dalam memperoleh layanan publik seperti transportasi ketika akan berangkat ke sekolah, sarana dan prasarana sekolah yang masih belum ramah bagi para penyandang disabilitas, hingga persoalan yang terjadi di dalam sistem pendidikan nasional itu sendiri.

Padahal, pendidikan merupakan salah satu hak paling mendasar bagi setiap warga negara. Sumber hukum positif di Indonesia menegaskan bahwa setiap warganegara, termasuk penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Antara lain Pasal 31 UUD 1945 (perubahan keempat), Pasal 4 ayat (1) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, dan Pasal 5 ayat (1) butir e dan Pasal 10 UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Selama ini, sistem pendidikan penyandang disabilitas di Indonesia dilakukan lewat penyelenggaraan sekolah luar biasa (SLB). Tetapi sejak diundangkannya UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada 15 April 2016, para penyandang disabilitas juga berhak mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan formal lewat sistem pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan 41.

Sekolah Inklusif
Pendidikan Infklusif

Dan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif itu, setiap Pemerintah Daerah di Indonesia wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai diatur dalam Pasal 42 UU No 8/2016.

Sebelumnya, sudah ada Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdiknas No 380/G.06/MN/2003 tertanggal 20 Januari 2003 yang mengatur tentang pendidikan inklusif. Surat Edaran itu dikeluarkan guna memperluas kesempatan dan partisipasi anak penyandang disabilitas dalam belajar.

Jauh Panggang dari Api

Penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan keran partisipasi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan. Untuk mempercepat pelaksanaan peraturan dan kebijakan, di beberapa provinsi sudah mengeluarkan peraturan daerah.

Di DKI Jakarta, misalnya, sudah diberlakukan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI jakarta nomor 116 tahun 2007 tentang pelaksanaan pendidikan inklusif di lingkungan provinsi DKI Jakarta dengan meminta secara jelas di setiap kecamatan harus diselenggarakan minimal 1 sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di tingkat SD, SMP dan SMU/SMK.

Sekolah Inklusif
Sekolah Inklusif

Namun dalam implementasinya, bak jauh panggang dari api. Para siswa penyandang disabilitas masih mengalami berbagai hambatan dalam sekolah inklusif. Ada banyak faktor. Mulai sarana dan prasarana sekolah yang belum ramah difabel, kurikulum, hingga kesiapan tenaga pendidik.

BacaSudah Terakomodirkah Hak Politik Penyandang Disabilitas?

Pelajar tunadaksa, misalnya, terhambat menjangkau ruang kelas karena masih cukup banyak bangunan sekolah/kampus berlantai dengan tangga tanpa lift. Untuk pelajar dengan kursi roda yang ingin aktif mengerjakan tugas di depan tidak bisa karena letak papan tulis yang tinggi. Ada pula hambatan lain, yaitu hambatan untuk pemenuhan kebutuhan toilet.

Layanan pendukung di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, yakni Guru Pembimbing/Pendidikan Khusus (GPK) secara jumlah masih sangat sedikit dan secara kualitas masih perlu ditingkatkan.

Evaluasi yang dilakukan Unika Atma Jaya terhadap program inklusif yang didukung USAID dan Hellen Keller International tahun 2009 lalu, menunjukkan bahwa dari 37 GPK yang disiapkan untuk membantu sekolah inklusif di DKI Jakarta, tersisa 17 yang masih bekerja di sekolah inklusif. Sisanya, pindah ke sekolah luar biasa.

Alasan berpindahnya guru adalah karena sulitnya mengubah strategi belajar dan kelas yang peserta didiknya adalah penyandang disabilitas. Selain itu, ada kesulitan dalam melakukan program belajar individual yang akhirnya mengucilkan anak dengan disabilitas. Untuk pelajar dengan disabilitas tingkat SMA dan Perguruan Tinggi, hambatan partisipasi mereka lebih pada menjangkau sekolah atau kampus dan buku/bahan bacaan.

Direktorat Khusus

Di tengah karut-marut sistem pendidikan nasional bagi para penyandang disabilitas di Indonesia, secercah harapan datang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Usai membuka pelaksanaan Pawai Obor Asian Para Games 2018 di kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (23/9/2018), Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pihaknya akan segera membentuk direktorat baru di kementeriannya. Yaitu Direktorat khusus yang menangani siswa disabilitas di Indonesia.

Selama ini, kata Mendikbud Muhadjir, semua yang terkait dengan siswa penyandang disabilitas ditangani Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLH). Namun tak lama lagi akan ditangani oleh direktorat khusus.

“Direktorat yang baru ini nantinya khusus menangani semua yang terkait siswa disabilitas. Jadi lebih spesifik tugas dan tanggung jawabnya,” kata Mendikbud Muhadjir.

Sekolah Inklusif
Sekolah Inklusif

Ia berharap direktorat tersebut tahun ini sudah terbentuk dan segera bekerja sesuai tugas dan fungsinya dalam upaya pelayanan terhadap siswa disabilitas. Demikian juga dengan anggarannya akan diperbesar sehingga cakupannya dapat lebih maksimal nantinya.

Muhadjir pun berharap melalui direktorat yang baru, perhatian terhadap siswa penyandang disabilitas dapat menjadi lebih baik. Terutama dalam penyaluran bakat yang dimiliki baik bidang olahraga maupun bidang-bidang lainnya, hingga ke depan dapat menjadi prestasi yang membanggakan.

“Harapannya tentunya ke depan mereka bisa lebih percaya diri seperti layaknya manusia normal lainnya. Itu memang menjadi salah satu fokus kementerian dari sekian banyak program,” katanya.***

Editor : Hasanuddin

Bagaimana menurut pembaca?