Tengok.id – Tak seorang pun di dunia ini berharap memiliki kekurangan dan keterbatasan, baik fisik, mental, fungsional, maupun motorik.

Tetapi…. banyak orang tak bisa melihat indahnya dunia sejak lahir; tak bisa mendengar; tak bisa bicara; tak punya tangan; tak punya kaki; tak punya kaki dan tangan; bertingkah seperti bayi meski usia sudah remaja; tak bisa bergerak alias lumpuh; dan sebagainya.

Jumlah mereka ratusan juta di dunia ini. Di Indonesia saja, Biro Pusat Statistik (BPS) memperkirakan jumlahnya sekitar 15 persen dari total jumlah populasi Indonesia atau sekira 30 juta orang. Jumlah yang tidak lah sedikit.

Mereka ada di dunia ini sebagai homo homoni lupus. Mereka hadir di sekitar kita sebagai homo homoni social. Mereka resmi tercatat sebagai warga negara (citizen). Tetapi…. mengapa mereka diperlakukan berbeda? Mengapa kita menganggap mereka berbeda? Apakah karena kekurangan dan keterbatasan yang dimilikinya menjadi alasan buat kita menganggap bahwa para penyandang disabilitas adalah kaum berbeda dengan kita?

Masih Dimarjinalkan

Kaum difabel yang memiliki keterbatasan fisik, fungsi, maupun mental, selama ini acap dinilai sebagai kaum tak berdaya yang tak bisa berbuat apa-apa. Kehadirannya sering dipandang sebelah mata dan dimarjinalkan. Tak sedikit dari mereka malah dibully oleh masyarakat. Padahal di mata hukum, kaum difabel juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat yang hidup normal lainnya.

Bagaimana kaum difabel di Indonesia? Masih jauh dari kata menggembirakan, meski kaum difabel Indonesia mulai mendapat perhatian. Negara sendiri baru hadir bagi kaum difabel Indonesia pada 15 April 2016 ketika UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diterbitkan.

Setelah lebih dua tahun diberlakukan, kehadiran UU No 8/2016 dinilai banyak kalangan belum optimal melindungi para penyandang disabilitas di Indonesia dari berbagai perlakuan diskriminatif. Sampai sekarang ini, kaum difabel Indonesia masih dipandang sebelah mata dan tak jarang diposisikan sebagai warga negara kelas buncit di negerinya sendiri.

Misalnya saja soal aksesibilitas kaum difabel di area publik yang terbilang masih buruk. Di bidang transportasi publik, misalnya, hanya satu dua layanan transportasi publik yang menyediakan akses bagi para penyandang disabilitas.

Begitu pula aksesibilitas yang masih buruk bagi kaum difabel di bangunan atau gedung-gedung publik seperti pasar (terutama pasar tradisional), perkantoran (baik pemerintah maupun swasta), bahkan hingga layanan publik. Padahal, penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 butir m dan Pasal 18 UU No 8 Tahun 2016.

BacaASIAN PARA GAMES 2018: Digelar dalam Keterbatasan

Selain aksesibilitas, para penyandang disabilitas Indonesia juga masih mengalami perlakuan diskriminatif di berbagai sektor kehidupan. Di sektor pendidikan, misalnya, banyak institusi pendidikan umum (dari berbagai jenjang pendidikan) yang menolak calon siswanya yang difabel, dengan beragam alasan.

Padahal, Pasal 10 butir a UU No 8 Tahun 2016 tegas menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Artinya, mereka memiliki hak yang sama dengan para siswa bukan penyandang disabilitas, untuk mengenyam pendidikan di institusi pendidikan umum.

Di sektor ekonomi, masih ada saja perusahaan atau instansi pemerintah yang menolak calon karyawannya yang menyandang disabilitas. Di sektor politik, calon legislatif penyandang disabilitas selama ini kerap mendapat urutan buncit pada Pemilu Legislatif.

Alhasil, banyak dari penyandang disabilitas yang mengajukan diri sebagai calon legislatif dalam pesta demokrasi berupa Pemilu Legislatif, tak bisa duduk di kursi legislatif sebagai wakil rakyat. Dari ratusan penyandang disabilitas yang mencalon diri jadi legislator, hanya satu orang yang lolos ke Senayan menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019.

Belum lagi sektor-sektor lain. Singkatnya, masih banyak hak penyandang disabilitas yang hingga kini belum terpenuhi atau bahkan dilanggar. Pasal 5 UU No 8/2016 merinci 22 hak yang dimiliki penyandang disabilitas Indonesia.

Repotnya, Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang diharapkan menjadi lembaga independen yang bisa melindungi para penyandang disabilitas Indonesia dari segala bentuk pelanggaran norma hukum, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 131 UU No 8/2016, tak kunjung dibentuk pemerintah.

ASEAN Para Games, Asian Para Games, dan Paralympic, lahir tak sekadar kompetisi olahraga antarnegara yang bicara soal kalah dan menang di arena pertandingan. Kompetisi olahraga itu menjadi ajang untuk mengangkat harkat dan martabat kaum difabel di seluruh dunia, yang selama ini kerap mendapat stigma negatif bahkan mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat di seluruh dunia.

Asian Para Games 3 yang dua pekan lagi digelar di Jakarta, menjadi momentum pas bagi menyuarakan kaum difabel Indonesia. Keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik, bukan kendala bagi kaum difabel untuk berkarya dan berprestasi demi mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional.

Teman Tengok.id yang baik hati, segala persoalan menyangkut penyandang disabilitas di Indonesia akan kami bahas dalam beberapa hari ke depan. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.***

Bagaimana menurut pembaca?