Rechstaat, Tengokberita.com – Pecahnya pipa minyak yang terjadi di Teluk Balikpapan, tentunya merupakan peristiwa hukum yang tak luput pula menimbulkan pertanggungjawaban hukum, terlepas pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban administrasi, pertanggungjawaban perdata, atau bahkan pertanggungjawaban pidana.

Betapa tidak, dalam kasus ini, telah terjadi korban dan kerugian dalam skala luas dan berkepanjangan. Termasuk korban jiwa sebanyak lima orang.

Pertanyaannya adalah, siapa atau subjek hukum mana selayaknya pertanggungjawaban itu dibebankan? Melihat properti dari pipa minyak tersebut adalah berada di bawah pertamina, maka Pertamina sebagai subjek hukum administrasi tidak menutup kemungkinan dapat dibebankan pertanggungjawaban, sepanjang ditemukan adanya unsur kelalaian dalam peristiwa tersebut.

 

(baca : Rugi Banyak Akibat Pecahnya Pipa Minyak)

Betapapun demikian, sebelum menguraikan tentang hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban, akan diuraikan lebih dahulu rangkaian peristiwa pecahnya pipa minyak tersebut. Sejauh pengamatan yang dilakukan, peristiwa ini diyakini tak berdiri sendiri dan tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada mata rantai yang cukup panjang.

Minyak mentah itu berasal dari pipa milik Pertamina yang patah (blow out) pada Sabtu (31/3/2018) dinihari. Pipa yang sudah sejak tahun 1998 tertanam di dasar laut perairan Teluk Balikpapan di kedalaman sekitar 22 – 26 meter yang patah itu adalah pipa baja berdiameter 20 inci dengan tebal 12 milimeter.

Citra satelit tumpahan minyak di Teluk Balikpapan

Meski sudah berusia 20 tahun, toh pipa tersebut dalam kondisi laik operasi yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jika memang dalam kondisi baik, apa yang menyebabkan pipa baja tersebut patah dan kemudian mengalami kebocoran?

Pipa baja itu hanya bisa patah atau putus karena adanya kekuatan besar (external force),” kata Toharso. Kekuatan besar dimaksud Toharso adalah jangkar kapal tugboat MV Ever Judger berbendera Panama, seberat 12 ton yang jatuh ke laut dan mengenai pipa. Lalu menyeretnya sejauh 117 meter dari lokasinya hingga patah menjadi tiga bagian. Pipa pun patah dan minyak mentah milik Pertamina mengalir deras.

Bila diasumsikan pecahnya pipa adalah akibat jangkar kapal tersebut, maka perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut tentunya dilakukan oleh subjek hukum yang mengendalikan kapal tersebut. Dua patahan pipa, masing-masing panjang 7 meter dan 18 meter berbobot 3,5 ton dan 9 ton, diangkat dari dasar laut untuk dijadikan barang bukti.

Sejumlah orang pun dimintai keterangan terkait kapal MV Ever Judger menjatuhkan jangkar seberat 12 ton ke laut dan mengenai pipa Pertamina. Penyelidikan aparat kepolisian dari Polda Kalimantan Timur (Kaltim) mengerucut pada nakhoda kapal MV Ever Judger, ZD (50). Pada Kamis (26/4/2018), Polda Kaltim resmi menetapkan ZD sebagai tersangka.

Polisi berdalih, penetapan tersangka kepada pria berkebangsaan Cina itu berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan barang bukti. Sebagai nakhoda, ZD merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas dijatuhkannya jangkar kapal MV Ever Judger ke laut.

Pertamina bersorak. Penetapan ZD sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dari Polda Kaltim itu membuat Pertamina lega dan seakan ‘terbebas’ dari aneka tudingan yang ketika itu terus menyudutkannya. Perusahaan pelat merah itu bahkan hendak membebankan kesalahan kepada pemilik dan operator kapal MV Ever Judger.

Lewat pengacaranya, Otto Hasibuan, Pertamina bersiap melayangkan gugatan perdata kepada Ever Judger Holding Company Limited selaku pemilik dan Fleet Management Ltd selaku operator kapal MV Ever Judger atas rusaknya pipa pengangkut minyak mentah milik Pertamina yang mengakibatkan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Gugatan perdata dilayangkan guna mendapatkan ganti atas kerugian yang dialami PT Pertamina (Persero) setelah minyak mentah miliknya sebanyak 44.000 barel bocor akibat pipanya pecah. Dalam kasus ini, kata Otto, PT Pertamina (Persero) justru menjadi korban.

Itu dari sisi Pertamina. Lalu bagaimana dengan kerugian masyarakat atau ekosistem yang mungkin timbul atas peristiwa tersebut? Apakah hanya cukup dengan pertanggungjawaban pidana dan ganti rugi kepada Pertamina saja? Siapakah pula yang harus bertanggungjawab terhadap ekosistem dan masyarakat nelayan? Sementara tudingan tersebut mengarah kepada Ever Judger Holding Company Limited.

Ever Judger Holding Company Limited adalah sebuah perusahaan kapal yang berbasis di British Virgin Islands, negara kepulauan milik Inggris di kawasan Laut Karibia. Kapal MV Ever Judger yang berdimensi panjang 229,05 meter, lebar 32,31 meter, dan berbobot mati 82.000 ton ini dioperasikan oleh Fleet Management Ltd, sebuah perusahaan yang berbasis di Hong Kong dan terdaftar di Caymand Island. Kapal MV Ever Judger yang tergolong jenis bulk carrier ini juga terdaftar di Panama.

Sebelumnya, Pertamina telah melaporkan MV Ever Judger ke Polda Kaltim pada 13 April 2018. Dalam laporan polisi Nomor LP/181/IV/POLDA KALTIM/SPKT II, PT Pertamina (Persero) melaporkan MV Ever Judger dengan dugaan tindak pidana pengrusakan fasilitas khusus atau aset negara milik Pertamina dan atau ikut serta melakukan pengrusakan yang tercantum dalam Pasal 406 KUHP jo Pasal 408 KUHP dan atau Pasal 55 KUHP.

Atas dua laporan hukum berbeda (pidana dan perdata) yang sudah dibuat dan akan dibuat itu, PT Pertamina (Persero) benar-benar akan menimpakan seluruh kesalahan dalam kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan kepada pemilik dan operator kapal MV Ever Judger. Namun sudahkah instrumen hukum yang diterapkan saat ini menjawab rasa keadilan atas kerusakan yang sudah ditimbulkan?

Benarkah kapal MV Ever Judger merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus tumpahan minyak yang telah mengakibatkan lima orang meninggal dan rusaknya lingkungan plus ekosistem di kawasan perairan dan pantai Teluk Balikpapan sebagaimana penilaian Pertamina? Lantas apakah terhadap Pertamina selaku subjek hukum administrasi yang mengendalikan minyak mentah yang mencemari Teluk Balikpapan layak dibebankan pertanggungjawaban hukum pula?

Mengapa tindakan berupa menghentikan pompa baru dilakukan Pertamina di hari ketiga ketika jutaan liter minyak mentah sudah mencemari area seluas 20.000 hektar atau 200 km2? Bagaimana sesungguhnya proses penanggulangan tumpahan minyak (oil spill) yang terjadi?

Akankah nakhoda kapal MV Ever Judger berinisial ZD yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu menanggung beban hukum seorang diri?

Mulai hari ini hingga beberapa hari ke depan, Tengokberita.com akan mengulasnya secara bernas dan komprehensif. Selamat mengikuti dan semoga setiap sajian khas kami bisa bermanfaat dan semakin menambah pengetahuan serta wawasan Anda. (has)

Bagaimana menurut pembaca?